7 Alasan Pemerintah Agar Tidak Takut Sanksi FIFA

Pemerintah dinilai tak perlu ragu atas rencana mereformasi dan merestrukturisasi kelembagaan PSSI.

Pemerintah juga didesak tak perlu cemas akan ancaman sanksi dari FIFA terkait bentuk intervensi yang dilakukan atas nama perbaikan sepakbola negeri ini di masa depan.

Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan persnya meminta
pemerintah mengambil alih PSSI demi menyelamatkan dan sekaligus membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik.

SOS menilai, di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola.

Demikian rilis SOS seperti yang dikirimkan oleh seorang anggotanya, Emerson Yuntho, Minggu (27/2/2011). SOS meminta pemerintah seharusnya bergerak cepat menyelamatkan sepak bola Indonesia.

Dalam pernyataan persnya, SOS memaparkan tujuh alasan kenapa pemerintah harus ambil alih PSSI. Berikut ketujuh alasan tersebut:

1. PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatannya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI.

2. PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang fair play.

3. Adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket Piala AFF 2010 ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu, Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda.

4. PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung.

5. PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Di antaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi fungsi-fungsi negara, di antaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM.

6. PSSI tidak demokratis dan cenderung oligharki. Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim NH selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.

7. PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa pasal dalam Statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan NH dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Di antaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Save Our Soccer meminta pemerintah atau Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora), Andi Mallarangeng, mengambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo.

"Langkah ini harus dilakukan dengan cara, yakni segera membentuk tim seleksi independen untuk pemilihan ketua umum PSSI seiring dengan berakhirnya kepengurusan PSSI dan menggelar kongres PSSI secara transparan dan akuntabel," ungkap SOS.

SOS juga menilai, dalam kondisi khusus, pemerintah dapat melakukan "pembekuan" terhadap PSSI hingga kepengurusan pada periode ini berakhir termasuk tidak memberikan izin pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI di bawah Nurdin Halid dan Kongres PSSI yang direkayasa hanya untuk melanggengkan sastus quo.

"Pemerintah jangan takut terhadap ancaman sanksi FIFA, dalam rangka upaya penyelamatan terhadap sepak bola Indonesia dan PSSI. Sanksi dari FIFA justru menjadi fase untuk memperbaiki kepengurusan PSSI, pembinaan usia muda, dan kompetisi di tingkat nasional. Mundur selangkah untuk maju seribu langkah," tegas SOS.

Sumber : http://www.info-bola.com/2011/02/7-alasan-untuk-pemerintah-agar-tak.html