Rencana SBY Pindahkan Ibukota Masuk Akal

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim kecil menyusul rencana pemindahan Ibukota Jakarta. Rencana pemindahan mengingat Jakarta kian padat, macet dan tak ideal sebagai Ibukota.

“Insya allah Presiden punya tim kecil. Yang dipindahkan pusat pemerintahan bukan Ibukota,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan usai salat Idul Fitri 1 Syawal 1431 Hijriah di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (10/9/2010).

Sebelumnya, Presiden mengatakan problem kemacetan dan kepadatan harus dipecahkan, salah satunya dengan memindahkan Ibukota. Dia membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibukota Malasyia tetap Kuala Lumpur tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. Presiden juga membuka kemungkinan untuk membangun Ibu Kota yang baru. “The real capital, the real govement center. Seperti Canberra, Brazilia, Ankara dan tempat-tempat yang lain,” katanya. Presiden memperkirakan, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk membangunan pusat pemerintahan baru jika pembangunannya dimulai sekarang.

DPR Minta Grand Design Pemindahan Ibukota

Senin, 20 September 2010 – 05:06 wib

JAKARTA – Kalangan DPR mendesak pemerintah segera mematangkan rencana pemindahan ibukota negara dengan membuat time schedule, master plan, dan grand design-nya.

“Paling tidak, perencanaan, kajian, dan feasibility study bisa dibuat dalam waktu tiga tahun. Kemudian, pembangunan direalisasikan selama lima tahun. Dengan demikian, pada tahun 2018, Indonesia sudah memiliki ibukota yang baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said di Jakarta, Minggu (19/9/2010). Dia mengatakan, percepatan pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan, dan pembangunan yang dilakukan secara parsial membuat persoalan ibukota semakin rumit.

Karena itu, dia juga mendukung rencana Presiden SBY mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota itu setelah libur Idul Fitri. Menurut Muhidin, harus ada konsolidasi intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahan ibukota.

Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan seperti assessment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan Ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota harus segera dikerucutkan. “Dari berbagai kajian yang telah dilakukan,pemerintah harus merumuskan dan memetakan sejumlah opsi tentang skenario perpindahan ibu kota,” ujarnya.

Komisi V DPR, ujarnya, juga meminta para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan sumbangan pikiran bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan pemerintah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, sejak awal, Jakarta memang tidak ideal untuk menjadi ibu kota negara.

Rawan Amblas, Jakarta Terancam Tenggelam

Sebagian besar Kota Jakarta diprediksi akan tenggelam atau ditelan laut pada 2050.

Senin, 20 September 2010, 00:02 WIB

VIVAnews – Amblasnya jalan RE Martadinata sepanjang 103 meter, Jakarta Utara merupakan peringatan bagi pemda Jakarta. Bahkan, para pakar dan aktivis lingkungan sudah mengingatkan ancaman lebih besar terhadap Jakarta, khususnya Jakarta Utara.

“Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sudah memperingatkan Jakarta akan tenggelam jika Pemda Jakarta tidak peduli dengan pembangunan yang mengabaikan lingkungan,” ujar Selamet Daroyni, direktur Keadilan untuk Perkotaan Institut Hijau Indonesia kepada VIVAnews.com di Jakarta, 19 September 2010.

Peringatan itu disampaikan kepada Pemda DKI Jakarta sejak awal 2008. Isinya: Sebagian besar Kota Jakarta diprediksi akan tenggelam atau ditelan laut pada 2050. Penyebabnya, permukaan tanah terus menurun, banjir rob atau air laut pasang kerap menerjang, banjir kiriman rutin datang, proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut, serta arus laut yang bersifat merusak (abrasi).

“Kami perkirakan sebagian Jakarta mulai tenggelam pada 2030,” kata Selamet. Perkiraan ini bisa terjadi bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segera mengantisipasi. Apalagi, hampir 50 persen wilayah Jakarta sangat rawan amblas, khususnya Jakarta Utara.

Amblasnya Jalan RE Martadinata, menurut dia, adalah salah satu pertanda buruk. Tanda buruk lainnya yang sudah pernah terjadi adalah banjir rob besar yang menenggelamkan jalan tol Bandara Soekarno-Hatta pada 2008, jebolnya Situ Gintung setahun kemudian, dan tahun ini banyaknya tanggul jebol. Itu termasuk jebolnya tanggul penahan air sepanjang 115 meter di bantaran saluran Kanal Barat yang terletak di jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

—————-

Kebayang kagak, jutaan warga Jakarta ‘hijrah’ ramai-ramai, lebih ramai ketimbang saat mudik, ketika mereka harus meninggalkan Jakarta karena kotanya sudah tak layak huni lagi untuk tempat tinggal di tahun 2030. Mereka hijrak bukan karena ibukotanya mau pindah, tapi lebih dari akibat bencana alam yang tak lama lagi akan menimpa kota ini. Antara lain, kombinasi kemacetan total, ancaman banjir besar yang akan menenggelamkan 90% wilayah Jakarta, dan akhirnya tanahnya amblas masuk laut seperti yang terjadi di Jl.MT Marthadidata kemaren itu.

Pendapat Tujuh Pakar Soal Pemindahan Ibukota

Hanya satu dari tujuh pakar itu tidak sepakat dengan ide pemindahan Ibukota.

Kamis, 5 Agustus 2010, 13:00 WIB

VIVAnews – Tujuh pakar dari berbagai bidang telah berkomentar mengenai wacana pemindahan Ibukota. Dari tujuh itu, hanya satu yang secara tegas menolak usul pemindahan.

Marco Kusumawijaya

Pakar yang menolak usul pemindahan itu adalah Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies. Arsitek yang sering dimintai komentar soal tata kota ini berpendapat, pemindahan Ibukota dari Jakarta tidak perlu.

“Masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil daripada ongkos memindahkan Ibukota jika tujuannya adalah untuk membikin pemerintahan nasional berfungsi lebih baik,” kata Marco di akun Twitternya, Selasa 3 Agustus 2010 lalu.

Fungsi yang dimaksud Marco adalah fungsi mengelola kepadatan Jakarta. Jakarta tidak lebih padat dari Tokyo, namun terbukti Ibukota Jepang ini berhasil mengelola lalu lintasnya sehingga tidak seruwet Jakarta. Marco juga menyebut, Jepang yang merupakan salah negara terpadat di dunia itu justru juga negara dengan tutupan hutan paling besar persentasenya.

Andrinof Chaniago

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini adalah pendukung kuat pemindahan Ibukota. Andrinof yang mendalami kebijakan publik ini menyatakan, daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk Ibukota.

Andrinof menyatakan, satu bom sosial siap meledak di Jakarta 20 tahun lagi. Kesenjangan sosial kian tajam, kriminalitas tinggi, taraf kesehatan menurun. Gangguan jiwa meningkat.

“Kalau tak ada keputusan politik untuk pindah Ibukota, kita mungkin menghadapi ledakan sosial seperti Mei 1998,” kata Andrinof pada Kamis 29 Juli 2010. Solusinya bagi Andrinof, Ibukota harus dipindahkan ke sebuah kota baru di Kalimantan.

Yayat Supriyatna

Planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, ini mendukung upaya pemindahan Ibukota dari Jakarta. Menurut Yayat, Jakarta tidak pernah disiapkan secara matang untuk menjadi Ibukota dengan skala sebesar sekarang. Dari sekadar kota perdagangan, kemudian harus menampung aktivitas pemerintahan dalam skala besar. “Akhirnya apa yang terjadi?” kata Yayat. “Fungsi dan perannya tidak jelas.”

Sebagai pusat pemerintahan, beban itu bertambah dengan paradigma pemerintahan Orde Baru yang sentralistis. Pembangunan dirancang di Jakarta sehingga menjadi bias. “Kota ini lalu menjadi daya tarik yang besar bagi penduduk di luarnya,” kata Yayat. “Ujung-ujungnya, apa-apa Jakarta, tidak terpikir mengembangkan daerah-daerah di sekitarnya.”

Dan beban berlebihan itu baru terasa dekade belakangan. Jakarta mengalami kemacetan. Jakarta kekurangan air bersih namun di lain pihak kebanjiran di saat hujan sebentar. Lingkungan hijau juga tergerus oleh pemukiman.

“Idealnya, penduduknya hanya 4 sampai 5 juta jiwa, setengah dari sekarang,” kata Yayat. Namun statistik terakhir, kata Yayat, diperkirakan penduduk resmi Jakarta mencapai lebih dari 9,5 juta jiwa.

Solusinya, Ibukota Pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Membangun kota baru, kata Yayat, membutuhkan dana yang sangat besar. Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerah-daerah. “Misalnya ke Jonggol, Karawang, Kalimantan,” katanya.

Haryo Winarso

Planolog Institut Teknologi Bandung ini bersikap, pemindahan Ibukota jangan berdasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut saja. Memindahkan Ibukota tidak serta merta menghilangkan segala masalah yang ada di Jakarta saat ini seperti kemacetan.

“Karena kalau alasannya untuk mengurangi kemacetan itu emosional, jangka pendek dan itu tidak benar,” kata Haryo Winarso kepada VIVAnews, Rabu 4 Agustus 2010.

Menurutnya Ibukota tidak dapat pindah ke dalam lokasi berdekatan seperti Jonggol dan Karawang karena hal tersebut hanya akan memperpanjang kemacetan. “Karena orang-orang yang terlibat pemerintahan tetap tinggal di Jakarta sehingga akan tetap macet,” katanya.

Jika Ibukota tetap berada di Jakarta maka solusinya adalah pemerintah harus menerapkan manajemen transportasi massal yang baik dan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti pembatasan kendaraan pribadi dan menaikkan tarif parkir. “Jika transportasi massal telah baik dan adanya pembatasan kendaraan pribadi maka kemacetan dapat berkurang, hal ini telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura,” ujarnya.

Sonny Harry B. Harmadi

Pakar demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mendukung pemindahan Ibukota ke luar Jakarta dan bahkan ke luar Jawa. Sonny menilai, kepadatan penduduk dan pemusatan aktivitas yang terus meningkat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menjadikan daerah ini tidak lagi ideal sebagai kandidat Ibukota baru Republik Indonesia.

“Jabodetabek, bahkan seluruh Jawa, sudah terlalu penuh karena 55 persen penduduk Indonesia ini berdomisili di Jawa,” kata Sonny dalam dialog bertajuk ‘Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan’ di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.

Jika pusat pemerintahan dipaksakan dipindah ke sekitar Jakarta, seperti Jonggol, Kabupaten Bogor, maka Sonny yakin hal itu hanya akan bertahan dalam waktu pendek, bukan untuk jangka panjang. “Itu seperti zero sum game, memindahkan masalah ke tempat lain tanpa menyelesaikan masalahnya,” kata Sonny. Oleh karena itu, ia menilai kota di luar Jawa lebih ideal sebagai Ibukota baru RI.

Tata Mutasya

Peraih master di bidang manajemen pembangunan dari Universitas Turin, Italia, ini mendukung pemindahan Ibukota sebagai cara meratakan pembangunan. Tata menyatakan, perlu ada dobrakan atas sentralisasi pembangunan di Jawa khususnya Jakarta yang sudah terjadi sejak era kolonial.

“Selama ini tidak ada rekayasa ulang atas peninggalan kolonial itu,” kata Tata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.

M Jehansyah Siregar
Arsitek jebolan Institut Teknologi Bandung yang mendapat doktor di bidang perencanaan kota dari Universitas Tokyo ini mendukung pemindahan Ibukota. Namun, peneliti di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB ini menyatakan, memindahkan Ibukota diperlukan visi yang kuat yang disertai regulasi yang kuat setingkat Undang-Undang.

Indonesia perlu meniru model regulasi yang diterapkan oleh Malaysia untuk membangun Putrajaya. Jika regulasi setingkat Undang-undang di Indonesia telah siap maka secara simultan langsung dibuat badan yang berkompeten untuk membangun Ibukota baru guna menghindari berbagai konflik dan spekulan.

Menurut Jehan, tidak perlu membuka lahan baru untuk membangun Ibukota baru, melainkan cukup dengan melanjutkan pembangunan kota yang telah ada. Berdasarkan berbagai kajian yang telah ada, Kalimantan pulau yang telah siap secara infrastruktur dan secara geografis Kalimantan jauh dari pusat gempa dan gunung berapi.

Kebijakan pemindahan Ibukota harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Menurut Jehansyah saat ini Indonesia telah tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Ia memprediksi, Myanmar akan segera menyalip posisi Indonesia karena negeri itu telah lebih dahulu memindahkan Ibukota negara pada 2005 lalu.

“Mungkin nanti saat kita memulai pemindahan Ibukota, Myanmar telah maju. Semoga saja kita tidak tersalip Timor Leste,” ujarnya lalu tertawa.

Inilah Rencana SBY Tentang Pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta

Jumat, 04 Desember 2009

SBY tengah memikirkan lokasi baru pusat pemerintahan. Kalau seperti Malaysia itu tanggung dan tidak sepenuh hati. Cuma 40 km. Sehingga sebagian tidak pindah rumah dan akhirnya jadi jauh dan macet.

Harusnya seperti Brazil yang memindahkan ibukotanya begitu jauh dari Rio de Janeiro ke Brasilia, atau Amerika Serikat dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin.

Karena jauh akhirnya pada pindah rumah. Kalau dekat, misalnya di Jonggol atau Sentul, niscaya orang Tangerang, Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok tetap tinggal di rumahnya dan berkantor di ibukota baru. Jalan jauh dan kemacetan pun terus berlangsung.

Pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta

Pertama-tama kita harus sadar bahwa pemindahan ibukota dari satu kota ke kota lain adalah hal yang biasa dan pernah dilakukan. Sebagai contoh, Amerika Serikat pernah memindahkan ibukota mereka dari New York ke Washington DC, Jepang dari Kyoto ke Tokyo, Australia dari Sidney ke Canberra, Jerman dari Bonn ke Berlin, sementara Brazil memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Indonesia sendiri pernah memindahkan ibukotanya dari Jakarta ke Yogyakarta.

Over Populasi (Jumlah penduduk melebihi daya tampung) merupakan penyebab utama kenapa banyak negara memindahkan ibukotanya. Sebagai contoh saat ini Jepang dan Korea Selatan tengah merencanakan pemindahan ibukota negara mereka. Jepang ingin memindahkan ibukotanya karena wilayah Tokyo Megapolitan jumlah penduduknya sudah terlampau besar yaitu: 33 juta jiwa. Korsel pun begitu karena wilayah kota Seoul dan sekitarnya jumlah penduduknya sudah mencapai 22 juta. Bekas ibukota AS, New York dan sekitarnya total penduduknya mencapai 22 juta jiwa. Jakarta sendiri menurut mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, dirancang Belanda untuk menampung 800.000 penduduk. Namun ternyata di saat Ali menjabat Gubernur jumlahnya membengkak jadi 3,5 juta dan sekarang membengkak lagi hingga daerah Metropolitan Jakarta yang meliputi Jabodetabek mencapai total 23 juta jiwa.

Jadi pemindahan ibukota bukanlah hal yang tabu dan sulit. Soeharto sendiri sebelum lengser sempat merencanakan pemindahan ibukota Jakarta ke Jonggol.

Kenapa kita harus memindahkan ibukota dari Jakarta? Apa tidak repot? Apa biayanya tidak terlalu besar? Jawaban dari pertanyaan ini harus benar-benar tepat dan beralasan. Jika tidak, hanya buang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

Pertama kita harus sadar bahwa ibukota Jakarta di mana lebih dari 80% uang yang ada di Indonesia beredar di sini merupakan magnet yang menarik penduduk seluruh dari Indonesia untuk mencari uang di Jakarta. Arus urbanisasi dari daerah ke Jakarta begitu tinggi. Akibatnya jika penduduk Jakarta pada zaman Ali Sadikin tahun 1975-an hanya sekitar 3,5 juta jiwa, saat ini jumlahnya sekitar 10 juta jiwa. Pada hari kerja dengan pekerja dari wilayah Jabotabek, penduduk Jakarta menjadi 12 juta jiwa.

Jumlah penduduk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan sekitar 23 juta jiwa. Padahal tahun 1986 jumlahnya hanya sekitar 14,6 juta jiwa (MS Encarta). Jika Jakarta terus dibiarkan jadi ibukota, maka jumlah ini akan terus membengkak dan membengkak. Akibatnya kemacetan semakin merajalela. Jumlah kendaraan bertambah. Asap kendaraan dan polusi meningkat sehingga udara Jakarta sudah tidak layak hirup lagi. Pohon-pohon, lapangan rumput, dan tanah serapan akan semakin berkurang diganti oleh aspal dan lantai beton perumahan, gedung perkantoran dan pabrik. Sebagai contoh berbagai hutan kota atau tanah lapang di kawasan Senayan, Kelapa Gading, Pulomas, dan sebagainya saat ini sudah menghilang diganti dengan Mall, gedung perkantoran dan perumahan.

Hal-hal di atas akan mengakibatkan:

1. Jakarta akan jadi kota yang sangat macet

2. Dengan banyaknya orang bekerja di Jakarta padahal rumah mereka ada di pinggiran Jabotabek, akan mengakibatkan pemborosan BBM. Paling tidak ada sekitar 6,5 milyar liter BBM dengan nilai sekitar Rp 30 trilyun yang dihabiskan oleh 2 juta pelaju ke Jakarta setiap tahun.

3. Dengan kemacetan dan jauhnya jarak perjalanan, orang menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari hanya untuk perjalanan kerja.

4. Stress meningkat akibat kemacetan di jalan.

5. Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas) juga meningkat karena orang berada lama di jalan dan menghisap asap knalpot kendaraan

6. Banjir dan kekeringan akan semakin meningkat karena daerah resapan air terus berkurang.

7. Jumlah penduduk Indonesia akan terpusat di wilayah Jabodetabek. Saat ini saja sekitar 30 juta dari 200 juta penduduk Indonesia menempati area 1500 km2 di Jabodetabek. Atau 15% penduduk menempati kurang dari 1% wilayah Indonesia.

8. Pembangunan akan semakin tidak merata karena kegiatan pemerintahan, bisnis, seni, budaya, industri semua terpusat di Jakarta dan sekitarnya.

9. Tingkat Kejahatan/Kriminalitas akan meningkat karena luas wilayah tidak mampu menampung penduduk yang terlampau padat.

10. Timbul bahaya kelaparan karena over populasi dan sawah berubah jadi rumah, kantor, dan pabrik. Saat ini pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di dunia 7 x lipat lebih padat daripada RRC. Kepadatan penduduk di Jawa 1.007 orang/km2 sementara di RRC hanya 138 orang/km2. Tak heran di pulau Jawa banyak orang yang kelaparan dan makan nasi aking.

Untuk itu diperlukan penyebaran pusat kegiatan di berbagai kota di Indonesia. Sebagai contoh, di AS pusat pemerintahan ada di Washington DC yang jumlah penduduknya hanya 563 ribu jiwa. Sementara pusat bisnis ada di New York dengan populasi 8,1 juta. Pusat kebudayaan ada di Los Angeles dengan populasi 3,9 juta. Pusat Industri otomotif ada di Detroit dengan jumlah penduduk 911.000 jiwa.

Di AS kegiatan tersebar di beberapa kota. Tidak tertumpuk di satu kota. Sehingga pembangunan bisa lebih merata.

Indonesia juga harus begitu. Semua kegiatan jangan terpusat di Jakarta. Jika tidak, maka jumlah penduduk kota Jakarta akan terus membengkak. Dalam 10-20 tahun, Jakarta akan jadi kota yang mati/semrawut karena jumlah penduduk yang terlampau banyak (saat ini saja kemacetan sudah luar biasa).

Biarlah Jakarta cukup menjadi pusat bisnis. Untuk pusat pemerintahan, sebaiknya dipindahkan ke Kalimantan Tengah.

Kenapa Kalimantan Tengah? Kenapa tidak di Jawa, Sulawesi, atau Sumatra?

Pertama Jawa adalah pulau kecil yang sudah terlampau padat penduduknya. Luas pulau Jawa hanya 134.000 km2 sementara jumlah penduduknya sekitar 135 juta jiwa. Kepadatannya sudah mencapai lebih dari 1.000 jiwa per km2. Apalagi pulau Jawa yang subur dengan persawahan yang sudah mapan seharusnya dipertahankan tetap jadi lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Kalau dipaksakan di Jawa, maka luas sawah akan berkurang sebanyak 50.000 hektar! Produksi beras/pangan lain akan berkurang sekitar 200 ribu ton per tahun! Indonesia akan semakin kekurangan pangan karenanya. Selama ibukota tetap di Jawa, pulau Jawa akan semakin padat dan pembangunan tidak tersebar ke seluruh Indonesia. Jawa sudah kebanyakan penduduk/over-crowded!

Ada pun pulau Sumatera letaknya relatif agak di Barat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 42 juta, pembangunan di Sumatera sudah cukup lumayan.

Sulawesi dengan luas 189.000 km2 dan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa masih terlalu kecil wilayahnya. Sumatera dan Sulawesi adalah pulau yang subur dan cocok untuk pertanian. Jadi sayang jika pertumbuhan jumlah penduduk dipusatkan di situ. Belum lagi kedua wilayah ini rawan dengan gempa bumi dan tsunami.

Ada pun Kalimantan luasnya 540.000 km2 dengan jumlah penduduk hanya 12 juta jiwa. Pulau Kalimantan jauh lebih luas dibanding pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi dan jumlah penduduknya justru paling sedikit.

Di pulau Kalimantan juga tidak ada gunung berapi dan merupakan pulau yang teraman dari gempa. Sementara di pesisir Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa juga ombak relatif tenang dan aman dari Tsunami. Ini cocok untuk jadi tempat ibukota Indonesia yang baru.

Sebaliknya Jakarta begitu dekat dengan gunung Krakatau yang ledakkannya 30 ribu x bom atom Hiroshima dengan tsunami setinggi 40 meter. Efek ledakan Krakatau terasa sampai Afrika dan Australia. Sekarang gunung Krakatau yang dulu rata dengan laut telah “tumbuh” setinggi 800 meter lebih dengan kecepatan “tumbuh” sekitar 7 meter/tahun. Sebagian ahli geologi memperkirakan letusan kembali terulang antara 2015-2083. Jadi Jakarta tinggal “menunggu waktu” saja…

Jakarta, 2010 …

Jakarta, 2030 …

Biaya Pemindahan Ibukota = Kerugian Pertahankan Jakarta

INILAH.COM, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI) menilai biaya untuk pemindahan ibukota akan sama besarnya dengan kerugian yang akan ditanggung apabila ibukota tetap di Jakarta.

“Kalau pindah, biaya yang dikeluarkan itu bisa setara dengan kerugian yang diterima kalau tetap di Jakarta,” ujar Dekan FE UI, Firmanzah, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/8).

Ia pun mengakui pemindahan ibukota keluar dari Jakarta membutuhkan usaha yang besar dan tidak mudah. “Bisa dibayangkan, apa saja yang harus dibangun. Mulai dari fasilitas gedung, kolam renang, berbagai jasa-jasa dan lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Firmanzah, apabila ibukota tidak dipindahkan memiliki segi positif dalam hubungan dengan sejarah tempo dulu kala masih bernama Batavia. “Tapi, apa iya harus terus (bertahan di Jakarta), 10-20 tahun lagi mau jadi apa? Saya kira kita harus serius,” ungkapnya.

Sumber : http://wisbenbae.blogspot.com/2010/09/rencana-sby-pindahkan-ibukota-masuk.html